 |
| Download Buku Demokrasi Perlahan Mati Di Tangan Jokowi PDF |
Download Buku Demokrasi Perlahan Mati Di Tangan Jokowi PDF - Selama dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, banyak sorotan yang ditujukan pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan penerapan rule of law di Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) telah mengeluarkan laporan evaluatif yang menyoroti sejumlah permasalahan tersebut. Mereka menggunakan berbagai sumber, termasuk pemantauan media, data hukum, dan advokasi kebijakan, yang kemudian dianalisis dengan standar HAM universal.
Dalam laporan tersebut, KontraS menyatakan keprihatinan atas kurangnya komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan, terutama dalam hal demokrasi. Mereka mengamati bahwa kondisi demokrasi justru semakin memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut.
Pertama, situasi kebebasan sipil semakin memburuk. Ada peningkatan kasus pembatasan kebebasan berekspresi baik secara fisik maupun digital. Data yang dikumpulkan oleh KontraS menunjukkan bahwa selama periode tertentu, terdapat ratusan kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, dengan kepolisian sebagai pelaku utama. Selain itu, serangan digital juga semakin meningkat, terutama terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah, dengan bentuk serangan berupa peretasan.
Kedua, pemanfaatan pandemi untuk membuat regulasi dan kebijakan yang kontroversial menjadi perhatian KontraS. Mereka menyoroti minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan seperti UU Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, dan UU MK.
Ketiga, KontraS menyoroti dominasi institusi keamanan, terutama kepolisian, dalam kasus pelanggaran HAM di Papua. Motif utama dalam kasus-kasus penyiksaan yang dilakukan aparat di Papua diduga terkait dengan relasi pertambangan dan operasi militer. Hal ini menunjukkan gagalnya reformasi institusi TNI dan menimbulkan kekhawatiran akan terus berlangsungnya pelanggaran HAM.
Selain itu, KontraS juga menyoroti keengganan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka menyatakan bahwa tidak terlihat adanya komitmen untuk menyelenggarakan mekanisme keadilan bagi korban.
Dalam konteks internasional, KontraS menyoroti bahwa Indonesia belum meratifikasi beberapa instrumen HAM penting, seperti ICPPED dan OPCAT. Mereka menekankan pentingnya ratifikasi instrumen tersebut untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
Sinopsis Buku Demokrasi Perlahan Mati Di Tangan Jokowi PDF
Seiring berjalannya waktu, laporan terbaru dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya selama dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Menurut Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, demokrasi di Tanah Air ini mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Dalam konferensi pers virtual pada tanggal 19 Oktober 2021, Fatia menegaskan bahwa kebebasan sipil semakin terkikis, serangan terhadap pembela hak asasi manusia semakin masif, dan negara terkesan acuh terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.
Kontras juga menyoroti adanya represi dan kebrutalan yang terus berlanjut oleh aparat keamanan. Data yang disajikan oleh Kontras mencatat setidaknya 360 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang terjadi dalam rentang waktu September 2019 hingga September 2021, dengan kepolisian sebagai pelaku utama. Meskipun demikian, belum terlihat upaya yang memadai dari pemerintah untuk mengevaluasi atau mengoreksi perilaku institusi kepolisian.
Selain itu, perhatian juga ditujukan pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pembentukan polisi siber. Fatia menilai bahwa UU ITE dan polisi siber cenderung digunakan untuk mengendalikan dan membatasi ekspresi warga negara, terutama dalam konteks kritik terhadap institusi pemerintah. Pemecatan puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga menjadi sorotan, menggambarkan situasi yang semakin memburuk terkait hak-hak asasi manusia.
Situasi ini semakin diperparah dengan dimanfaatkannya situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dengan minim partisipasi publik. Kebijakan seperti UU Omnibus Law, UU Minerba, dan UU MK dikeluarkan tanpa keterlibatan publik yang memadai. Tidak hanya itu, masih ada sejumlah regulasi penting yang belum diselesaikan, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan revisi UU HAM.
Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah pembentukan RUU KUHP yang dinilai masih belum transparan dan minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyusunannya. Dengan kondisi demikian, Kontras menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia tengah mengalami penurunan yang signifikan di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan yang memadai, dikhawatirkan demokrasi di Indonesia akan semakin terpuruk ke titik terendahnya.
Identitas Buku Demokrasi Perlahan Mati Di Tangan Jokowi PDF
Buku ''Demokrasi Perlahan Mati Di Tangan JoKowi PDF'' Fatia menyampaikan bahwa kami melihat presiden belum menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia hari ini. Ini diungkapkan dalam konferensi pers berjudul "Catatan 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin: Demokrasi Perlahan Mati di Tangan Jokowi" secara virtual pada Selasa (19/10/2021).
Download Buku Demokrasi Mati Di Tangan Jokowi PDF
Berikut ini link Download Buku Demokrasi Mati Di Tangan Jokowi PDF yang bisa kamu baca secara gratis, untuk linknya silahkan klik di dini.
Nah, itulah buku pdf Demokrasi Mati Ditangan Jokowi yang bisa kami infokan pada kalian semua, selamat membaca!
